TPN Ganjar-Mahfud Desak Semua Institusi Netral dalam Pemilu 2024

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

loading...

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli mendesak agar Pemilu 2024 berjalan jujur dan setara (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Foto/MPI

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak agar Pemilu 2024 berjalan jujur dan setara (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Maka dari itu, semua lembaga nan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kudu netral.

Hal itu merujuk agar semua lembaga menjaga netralitas dan juga menjadi pedoman tunggal penyelenggaraan pemilu dan dimaksudkan untuk membuka ruang kepada rakyat untuk berdaulat.

Baca Juga

Keliling Indonesia, TPN Ganjar-Mahfud Sebut Masalah Rakyat saat Ini Krisis Demokrasi

“Sesungguhnya pemilu, pilpres ini dimiliki rakyat, maka kita kudu menjaga protes suci alias ‘suara kenabian’ dari civil society. Sekali lagi ini bukan persoalan Ganjar-Mahfud, ini persoalan kita semua lantaran itu bagian dari pembangunan demokrasi,” ujar Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli di Media Lounge, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Menurutnya, asas dalam pilpres kudu berbasis pada kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung, satu bunyi kudu diselamatkan, difasilitasi, dijaga, dan dikondisikan untuk digunakan oleh rakyat.

Atas dasar itu maka hak-hak kerakyatan rakyat, lanjut Firman, kudu dijaga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dijelaskannya, TPN Ganjar-Mahfud telah beberapa kali berbincang dengan Bawaslu agar mempercepat proses pencegahan dan penindakan norma terhadap pelanggaran, apalagi pelanggaran nan berkarakter terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Kita sudah menyampaikan beberapa laporan dari beragam daerah, ada juga nan diproses, ada nan tetap manajemen apalagi ada nan belum mendapat perhatian,” paparnya.

Dengan pilpres nan berbasis pada one person one value one vote, menurut Firman, Bawaslu kudu memaksimalkan kualitas pencegahan. Harus dihitung dari sekarang mengenai potensi-potensi nan menjadi pelanggaran lantaran jika sudah terjadi kondisi tersebut bakal menghalangi hak-hak rakyat.

Demikian juga soal penegakan hukum. Dikatakan Firman, ada sejumlah kasus nan telah dilaporkan, seperti di Maluku, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat harusnya segera diproses. Sebab jika tidak maka Bawaslu bisa dianggap permisif dengan pelanggaran-pelanggaran serius.

Baca Juga

 Pelanggaran, Secara Politik Tidak Benar

“Bawaslu kudu membangun paradigma nan tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif (hasil), tetapi juga prosesnya. Karena legitimasi pilpres alias pemilu nan diakui di dalam negeri maupun negara luar, adalah ketika prosesnya dikedepankan,” pungkas Firman.

(kri)