Politik Hukum Menghentikan Korupsi di Sektor Usaha

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

loading...

Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa

Romli Atmasasmita

PADA debat cawapres dengan topik antara lain sektor finansial dan investasi, Mahfud MD mengemukakan antara lain bahwa korupsi penyebab menurunnya investasi dan halangan di sektor perdagangan. Pendapat Mahfud betul adanya, bakal tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap maksud dan tujuan pembentukan UU Tipikor UU Nomor 31 Tahun 1999 nan diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pembentukan UU Tipikor 1999/2001 merupakan bentuk nyata dari penyelenggaraan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara nan Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), nan meyakini bahwa pemerintahan Indonesia nan bebas KKN hanya dapat diwujudkan melalui penghukuman dan pengembalian aset-aset hasil korupsi. Itulah kenapa di dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 juga ketentuan Pasal 12B (gratifikasi) dan Pasal 12e (pemerasan dalam jabatan) dengan ancaman balasan nan ditetapkan minimal dan maksimal 20 tahun dan pidana denda Rp1 miliar diharapkan ada penjeraan/kapok di samping aset-aset negara dapat dipulihkan.

Dalam praktik penegakan norma terhadap perkara korupsi diketahui terdapat banyak hambatan antara lain hambatan kronisme dan politis sehingga diperlukan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi nan merupakan lembaga negara nan berkarakter independen bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Harapan tercapainya tujuan menciptakan pemerintahan nan bersih dan bebas KKN dilengkapi pembentukan KPK tidak sesuai dengan tujuan awal lantaran nan terjadi adalah jumlah koruptor nan dimasukkan ke dalam Lembaga pemasyarakatan semakin meningkat setiap tahun dan jumlah korupsi tidak berkurang, apalagi relatif stabil.

Konsekuensi logis sebagai akibat ikutan dari keadaan tersebut adalah pembengkakan biaya untuk pembiayaan Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam APBN Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dalam realita UU Tipikor 1999/2001 dan pembentukan KPK menjadi kontraproduktif nan telah menggagalkan upaya pemerintah menciptakan penyelenggaraan pemerintah nan bebas KKN. Hal ini sangat dirasakan dampaknya terhadap upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 5% -7 % per tahun nan selalu mengalami perubahan nan tidak positif bagi pengembangan di sektor perekonomian, perdagangan, dan keuangan.

Baca Juga

 Gilanya Korupsi di Negara Kita Ini

Berdasarkan uraian tersebut, studi komparasi norma di negara-negara maju seperti AS dan negara personil Uni Eropa lainnya seperti Inggris, Belanda, dan Prancis menunjukkan bahwa politik norma pidana nan dipraktikan tidak semata-mata penghukuman (retributionis) saja, bakal tetapi juga pemulihan keseimbangan kehidupan norma dan perekonomian ialah korporasi merupakan ikon krusial dan strategis nan tidak dapat diperlakuan sama dengan manusia/orang sebagai subjek norma pidana.

Perlakuan norma nan berbeda tidak hanya pada ancaman dan jenis balasan nan dapat dijatuhkan, melainkan juga pada proses penjatuhan balasan nan semestinya dibebankan kepada korporasi. Contoh, kasus suap mantan Dirut PT Garuda, ES mengenai dengan pemberian suap oleh Perusahaan Boeing (AS) bakal tetapi KPK tidak dapat menuntaskan penuntutannya disebabkan pihak Kejaksaan Agung AS telah menerapkan politik norma pidana nan baru disebut Deferred Prosecution Agreement (DPA) ialah korporasi nan terbukti melakukan suap terhadap pejabat negara di mana pun tidak dituntut jika korporasi dapat bayar denda penalti nan cukup tinggi melampaui pidana denda Rp1 miliar nan ditentukan dalam UU Tipikor 1999/2001.

Filosofi di kembali politik norma pidana tersebut adalah bahwa, penerapan norma (UU) juga kudu menggunakan/ memperhitungkan aspek “cost-efficiency ratio” dari suatu perkara, terutama kemanfaatan bagi negara selain juga memberikan teguran keras kepada pengurus korporasi nan bersangkutan. Diketahui bahwa penegakan norma di negara penganut sistem norma Common Law telah mempertimbangkan secara serius prinsip kajian ekonomi mikro nan didasarkan pada prinsip keseimbangan (equilibrium), maksimisasi (maximization), dan efisisensi (efficiency) alias dikenal “Economic Analysis of Law”(EAL, Posner).

Apabila pemerintah mempunyai kemauan terjadi perubahan mendasar di dalam politik/kebijakan norma pemberantasan korupsi mengenai pengembangan perekonomian nasional nan mempunyai kredibilitas di forum internasional, sebaiknya pemerintah menerapkan kebijakan norma baru berasas pendekatan kajian ekonomi sehingga korporasi (nasional/asing) nan melakukan alias beriktikad melakukan investasi di Indonesia tidak ragu dan memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kelangsungan investasinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pertimbangan peraturan perundang-undangan nan berangkaian dengan pendirian Perseroan Terbatas, pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan adaptif terhadap kelancaran perekonomian negara dan sistem pengawasan terhadap aktivitas korporasi nan terkoordinasi dan sinergi antarlembaga negara/swasta nan bergerak dalam aktivitas di pasar modal.

Salah satu pertimbangan peraturan perundang-undangan krusial dan berkarakter strategis adalah juga dengan melakukan revisi atas UU Tipikor 1999/2001 khususnya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 nan memastikan kudu terdapat kerugian negara alias perekonomian negara sebagai ‘trade-mark” pemberantasan korupsi di Indonesia nan di dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 telah ditetapkan bahwa unsur kerugian negara tidak dijadikan unsur penentu ada/tidak adanya korupsi; for the purpose of implementing this Convention, it shall not be necessary, except as otherwise statef herein, for the offence set forth in it to result in damage or harm to State property(Pasal 3 Konvensi PBB 2003). Frasa “shall not” identik dengan tidak diwajibkan, sehingga dapat dibaca bahwa unsur kerugian negara dalam penyelenggaraan konvensi PBB 2003 tidak wajib (mutlak) dijadikan unsur tindak pidana korupsi.

Kelemahan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 selain luasnya makna unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, alias korporasi juga unsur penyalahgunaan kewenangan lantaran kedudukan dan kedudukan seorang penyeleggara negara. Di samping kelemahan dalam praktik telah terbukti ketentuan pasal aquo telah memberikan kemudahan bagi negara/ Kejaksaan dan KPK dalam menjerat pelaku perorangan maupun korporasi nan melakukan alias terlibat dalam tindak pidana tersebut nan sering dalam praktik korporasi nan telah memperoleh untung dari transaksi upaya dipandang sebagai “memperoleh keuntungan” dari tindak pidana korupsi.

(zik)