Banyak Kampus Sampaikan Seruan Moral, Alam Ganjar Sebut Demokrasi Saat ini Dikebiri

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Suara.com - Putera capres nomor urut 3, Alam Ganjar ikut bersuara mengenai maraknya kampus-kampus di Indonesia nan menyampaikan seruan moral kepada pemerintahan Joko Widodo (jokowi). Aksi para akademisi nan mempertanyakan netralitas para pejabat negara dalam pemilu mendatang dikarenakan demokrasi di Indonesia sudah dikebiri.

"Beberapa kampus sudah menyampaikan seruan moral. Demokrasi nan adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dan merupakan kekuatan tertinggi kerakyatan di tangan rakyat, tapi kemudian kemudian dikebiri saat ini," papar Alam Ganjar dalam Sarasehan dan Mimbar Demokrasi di Yogyakarta, Selasa (06/02/2024).

Menurut Alam Ganjar, laporan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD nan menyatakan sejumlah kampus diintimidasi untuk tidak menyampaikan seruan moral membikin kerakyatan Indonesia tercederai. Karenanya anak muda nan menjadi bagian terbanyak dari negara ini kudu menyampaikan suaranya demi mengembalikan marwah demokrasi.

"Demokrasi adalah gimana mewujudkan bunyi rakyat adalah bunyi Tuhan. nan dituankan adalah rakyat,” ungkapnya.

Sementara Direktur Lembaga Nasional Strategis, Syarief Aryfaid, menyatakan, jika presiden, dan para menteri nan mau terlibat langsung dalam proses kampanye pemilu 2024, maka mereka harusnya dengan bijak mengundurkan diri demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kudu bersikap bijak dan tetap memegang teguh pada sumpah kedudukan nan pernah diucapkan atas nama Tuhan.

"Sumpah kedudukan presiden itu bersuara demi Allah, saya bersumpah, bakal memenuhi tanggungjawab sebagai Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berkhidmat kepada nusa dan bangsa," tandasnya.

Syarif menambahkan, pemilu sejatinya adalah proses untuk melahirkan pemimpin bangsa nan demokratis. Maka dia kudu diselenggarakan dengan cara-cara nan demokratis dan alim pada patokan norma dan etika sosial kemasyarakatan. 

Oleh karena itu pemerintah, dalam perihal ini presiden beserta seluruh aparatur negara kudu memposisikan diri sebagai lembaga nan netral  untuk menjaga marwah Demokrasi dan pemilu nan berkualitas. Presiden kudu menjaga persatuan bangsa, dan tidak memicu terjadinya perpecahan dan polarisasi sesama anak bangsa, dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024.

"Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, agar bersikap dan bertindak netral dan tidak memihak. Karena sejati presiden tetap menjabat sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia, dan bukan presiden sekelompok alias golongan tertentu" ungkapnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi